Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu target ambisius yang dicanangkan oleh pemerintah adalah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Mencapai target ini memerlukan strategi yang tepat, efisien, dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah "Soehartonomics", sebuah ide yang mengadaptasi kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Soeharto selama masa pemerintahannya di Indonesia. Pada masa itu, Indonesia berhasil mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang didorong oleh stabilitas politik, pembangunan infrastruktur yang masif, serta pengelolaan sektor industri dan pertanian yang terencana dengan baik.

Tulisan ini bertujuan untuk menggagas konsep Soehartonomics sebagai alternatif solusi dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen, dengan menyesuaikan prinsip-prinsip kebijakan ekonomi masa lalu dengan tantangan dan kebutuhan ekonomi masa kini.

Konsep Dasar Soehartonomics

Soehartonomics merujuk pada serangkaian kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Soeharto dan para teknokrat di bawah kepemimpinannya yang berfokus pada tiga pilar utama: stabilitas makroekonomi, pembangunan infrastruktur, dan industrialisasi berbasis pada sektor pertanian serta UMKM. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami transformasi besar dalam sektor ekonomi, meskipun dengan sejumlah tantangan terkait kebebasan politik dan hak asasi manusia.

Namun, aspek-aspek positif dari kebijakan ekonomi tersebut tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks ekonomi global yang berubah cepat. Berikut adalah tiga komponen utama dari Suhartonomics yang dapat diterapkan dalam rangka mencapai target pertumbuhan 8 persen:

1. Stabilitas Makroekonomi dan Kebijakan Moneter

Salah satu aspek terpenting dari kebijakan Soeharto adalah menciptakan stabilitas makroekonomi. Di masa pemerintahannya, Indonesia berhasil menjaga inflasi yang terkendali, kurs yang relatif stabil, dan pengelolaan utang yang hati-hati. Untuk mencapai pertumbuhan 8 persen, Indonesia harus kembali menekankan pentingnya stabilitas ekonomi. Ini melibatkan kebijakan moneter yang responsif, pengendalian inflasi, serta kestabilan nilai tukar. Bank Indonesia perlu melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan, namun tetap berhati-hati dalam mengelola likuiditas dan inflasi agar tidak menimbulkan ketidakstabilan.

2. Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi

Pembangunan infrastruktur besar-besaran pada era Orde Baru memainkan peran kunci dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan pembangkit listrik yang terintegrasi mendorong arus barang, manusia, dan investasi ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks Suhartonomics, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas. Infrastruktur yang memadai memungkinkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi domestik dan asing. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan anggaran belanja infrastruktur dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. Kemitraan antara sektor publik dan swasta (PPP) juga perlu diperkuat agar pembangunan infrastruktur berjalan dengan cepat dan efisien.

3. Pemberdayaan Sektor Pertanian dan UMKM

Pada masa Orde Baru, sektor pertanian Indonesia diberdayakan secara besar-besaran melalui program swasembada pangan dan peningkatan kapasitas produksi. Dalam konteks Suhartonomics modern, sektor pertanian dan UMKM perlu diperkuat sebagai pilar utama ekonomi. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi, irigasi, dan pelatihan bagi petani akan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, pemberdayaan UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, harus didorong dengan akses ke pembiayaan, pelatihan manajerial, serta pengembangan pasar. Dengan demikian, sektor pertanian dan UMKM akan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

Penerapan Soehartonomics dalam Konteks Ekonomi Global Saat Ini

Walaupun konsep dasar Suhartonomics memiliki relevansi yang besar dalam konteks Indonesia, penting untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dengan kondisi ekonomi global yang semakin kompleks. Beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan 8 persen meliputi ketidakpastian pasar global, perubahan iklim, serta digitalisasi yang cepat.

1.     Keterlibatan dalam Rantai Pasokan Global
Dengan mengintegrasikan Indonesia lebih dalam dalam rantai pasokan global, Indonesia dapat memanfaatkan pasar internasional untuk meningkatkan ekspor, terutama untuk produk manufaktur dan agribisnis yang bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, Suhartonomics harus mendorong industrialisasi yang berbasis pada teknologi dan inovasi agar dapat bersaing di pasar global.

2.     Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
Perubahan iklim menjadi ancaman besar terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, Suhartonomics juga harus memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Teknologi ramah lingkungan dan investasi dalam energi terbarukan dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang.

3.     Revolusi Industri 4.0 dan Digitalisasi
Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi UMKM dan sektor industri Indonesia untuk tumbuh. Suhartonomics harus mendorong transformasi digital di sektor industri dan jasa agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang revolusi industri 4.0. Ini termasuk peningkatan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan teknologi bagi tenaga kerja, serta kebijakan yang mendukung startup dan inovasi digital.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Indonesia harus mampu beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah. Pemerintahan Soeharto, selama lebih dari 30 tahun, dikenal karena pendekatannya yang mengandalkan sumber daya alam (SDA) serta sektor manufaktur berbasis pada komoditas, seperti kelapa sawit, tekstil, dan migas. Sementara itu, Pemerintahan Prabowo berfokus pada transformasi ekonomi dengan penekanan pada hilirisasi, ekonomi digital, dan sektor teknologi tinggi seperti semikonduktor. Perbandingan kebijakan dan pencapaian kedua pemerintahan ini, ditambah dengan data empiris, memberikan gambaran bagaimana Indonesia dapat bergerak menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan berbasis teknologi.

Perbandingan Kebijakan: Fokus pada Komoditas vs. Teknologi dan Hilirisasi

1. Soehartonomics: Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam dan Industri Tradisional

Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) seperti minyak, gas, kelapa sawit, dan hasil pertanian. Sektor-sektor ini berkontribusi besar terhadap ekspor nasional dan pendapatan negara, namun juga menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap fluktuasi harga global. Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan industri-industri berbasis sumber daya alam ini sangat bergantung pada kebijakan industri primer dan perdagangan internasional. Komoditas utama era Soeharto adalah, pertama : Minyak dan Gas, Ekspor minyak bumi dan gas alam menjadi andalan utama pendapatan Indonesia. Pada tahun 1980-an, Indonesia bahkan menjadi anggota OPEC dan eksportir utama minyak dunia. Kedua :Kelapa Sawit, Indonesia memulai ekspansi besar-besaran sektor kelapa sawit pada 1980-an, yang kemudian menjadi salah satu komoditas ekspor utama pada 1990-an dan seterusnya. Ketiga :Tekstil dan Garmen, Industri tekstil dan garmen Indonesia berkembang pesat pada 1980-an, berfokus pada ekspor ke pasar internasional, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Namun, ketergantungan terhadap SDA, yang rawan fluktuasi harga dan terbatasnya sumber daya alam, memunculkan tantangan jangka panjang bagi keberlanjutan ekonomi.

2. Pemerintahan Prabowo: Menyongsong Era Hilirisasi, Ekonomi Digital, dan Semikonduktor

    Dalam upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Pemerintahan Prabowo menempatkan hilirisasi,         ekonomi digital, dan teknologi tinggi sebagai fokus utama. Hilirisasi merujuk pada upaya untuk meningkatkan nilai           tambah dari bahan baku melalui proses pengolahan di dalam negeri, sedangkan ekonomi digital dan semikonduktor          merupakan sektor yang berorientasi pada kemajuan teknologi dan pengembangan industri berbasis pengetahuan.

a. Hilirisasi Sumber Daya Alam

Pemerintahan Prabowo mendorong pengolahan dan pemrosesan bahan baku di dalam negeri untuk menciptakan produk yang bernilai tambah lebih tinggi, seperti produk logam, mineral, dan produk pertanian olahan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah dan memperkuat sektor manufaktur.

Pada 2020, Indonesia berhasil meningkatkan ekspor nikel olahan (feronikel dan nikel matte) seiring dengan dibangunnya smelter-smelter nikel di dalam negeri. Pada 2022, Indonesia menjadi produsen feronikel terbesar dunia dengan ekspor sekitar 6,2 juta ton nikel olahan. Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan smelter aluminium di dalam negeri, yang sebelumnya sebagian besar aluminium diekspor sebagai bahan baku. Ekspor produk olahan aluminium dari Indonesia juga meningkat sejak 2018.

b. Ekonomi Digital: Mendorong Inovasi dan Transformasi Digital

Ekonomi digital di Indonesia berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dan penetrasi e-commerce. Sektor ini diperkirakan akan memberikan kontribusi besar terhadap PDB Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pada 2022, sekitar 77% dari total populasi Indonesia (lebih dari 200 juta orang) sudah terhubung dengan internet (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2022). Ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai 130 miliar USD pada tahun 2025, dengan sektor e-commerce berkontribusi besar terhadap pertumbuhan tersebut. Pada 2022, total transaksi e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai 53 miliar USD (Google-Temasek, 2022).

c. Semikonduktor: Teknologi dan Manufaktur Berbasis Pengetahuan

Sektor semikonduktor dan teknologi tinggi menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi pemerintah Prabowo. Indonesia berupaya untuk mengembangkan kapasitas produksi semikonduktor dalam negeri, yang merupakan komponen utama dalam industri elektronik dan teknologi. Indonesia belum memiliki kapasitas produksi semikonduktor yang besar, tetapi sektor ini dipandang sebagai industri masa depan yang sangat potensial. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia menyatakan minatnya untuk membangun industri semikonduktor dengan menarik investasi asing dan domestik. Sektor ini dapat berkontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia jika berhasil berkembang dalam beberapa tahun mendatang.

Pemerintahan Soeharto sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam dan sektor manufaktur tradisional seperti tekstil, kelapa sawit, dan migas. Meskipun kebijakan tersebut berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi pada 1980-an dan 1990-an, ketergantungan terhadap komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga global membawa dampak jangka panjang yang kurang berkelanjutan. Sebaliknya, Pemerintahan Prabowo berfokus pada sektor-sektor berbasis teknologi dan hilirisasi yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Hilirisasi, dengan pemrosesan bahan mentah menjadi produk olahan, tidak hanya meningkatkan nilai tambah tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih berkelanjutan. Ekonomi digital dan semikonduktor menawarkan potensi besar untuk menciptakan inovasi dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Kesimpulan

Pemerintahan Soeharto dan pemerintahan Prabowo memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Soeharto mengandalkan sektor komoditas tradisional, yang berhasil mendorong ekonomi pada masa itu, namun rentan terhadap ketergantungan pada SDA. Pemerintahan Prabowo, dengan fokus pada hilirisasi, ekonomi digital, dan teknologi tinggi, berusaha membangun perekonomian yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada inovasi dan teknologi. Jika kebijakan-kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan efektif, Indonesia memiliki peluang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan menciptakan ekonomi yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.