- Pengawasan Transaksi Keuangan: 

OJK berkolaborasi dengan perbankan dan lembaga keuangan untuk memantau transaksi mencurigakan yang berpotensi terkait dengan aktivitas judi online.

- Pencegahan Penyalahgunaan Sistem Keuangan: 

OJK memastikan bahwa sistem keuangan tidak disalahgunakan untuk mendanai atau mendukung aktivitas ilegal, termasuk judi online.

- Kerja Sama dengan Lembaga Lain: 

OJK bekerja sama dengan lembaga seperti Kepolisian, Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengidentifikasi dan membatasi sumber pendanaan judi online.

- Edukasi dan Literasi Keuangan: 

OJK memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online dan pentingnya memahami risiko transaksi elektronik yang tidak sah.

- Anonimitas dan Teknologi Canggih: 

Judi online sering menggunakan teknologi enkripsi dan akun anonim untuk menghindari deteksi.

- Kurangnya Yurisdiksi Internasional: 

Banyak operator judi online berbasis di luar negeri, di luar jangkauan hukum Indonesia. Hal ini menyulitkan pelacakan dan penindakan.

- Maraknya Penggunaan Payment Gateway: 

Judi online sering memanfaatkan payment gateway atau dompet digital yang tidak sepenuhnya terawasi untuk memfasilitasi transaksi.

- Tingginya Permintaan Pasar: 

Minat masyarakat yang tinggi terhadap judi online mempersulit upaya pemberantasan secara total, terutama jika tidak diiringi dengan edukasi yang efektif.

- Kolaborasi yang Terbatas: 

Koordinasi lintas lembaga bisa menjadi tantangan, terutama jika ada perbedaan prioritas atau kendala teknis.