Pada hari ini, Rabu, 12 Maret 2025, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengadakan demonstrasi di Jakarta untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan dan status kerja mereka. Tuntutan utama yang disuarakan meliputi:

1. Kepastian Status Kepegawaian: PPDI meminta pengakuan resmi sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), guna mendapatkan kejelasan status dan hak-hak yang sesuai.

   
   

2. Sumber Gaji yang Jelas: Mereka menginginkan agar gaji perangkat desa bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Desa yang tercantum khusus, bukan dari alokasi dana desa yang seringkali mengalami kendala dalam penghitungan dan pencairan di setiap daerah.

   
   

3. Dana Purna Tugas: PPDI menuntut adanya dana purna tugas bagi perangkat desa yang berhenti menjabat, yang dihitung berdasarkan masa pengabdian mereka.

   
   



4. Evaluasi Menteri Desa: Mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, karena dianggap kurang berkomunikasi dengan pemangku kepentingan utama di desa.

   
   



5. Penolakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: PPDI menolak usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun per periode, karena khawatir hal tersebut akan mempengaruhi masa kerja perangkat desa yang saat ini diatur hingga usia 60 tahun.

   
   

Demonstrasi ini merupakan upaya PPDI untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan perangkat desa di seluruh Indonesia.