Daya saing dan biaya investasi menjadi isu utama dalam menentukan sejauh mana Indonesia mampu menarik minat investor. Data menunjukkan bahwa investasi menyumbang lebih dari 30% terhadap PDB Indonesia, lebih tinggi dari rata-rata ASEAN. Namun, jika dibandingkan dengan Vietnam atau Malaysia, daya saing Indonesia masih tertinggal. Vietnam, misalnya, mencatat pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) lebih dari 100% dalam satu dekade terakhir, sementara Indonesia hanya 15%. Faktor pembeda yang paling jelas adalah stabilitas kebijakan, efisiensi birokrasi, serta kesiapan tenaga kerja yang lebih baik di Vietnam yang menjadikannya lebih atraktif bagi investor global.

Dalam konteks ini, Indonesia masih memiliki keunggulan dalam hal tenaga kerja yang relatif murah dibandingkan negara-negara maju. Namun, rendahnya produktivitas tenaga kerja, inefisiensi logistik, serta kualitas infrastruktur yang belum optimal menjadi faktor penghambat yang membuat keunggulan biaya ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan kata lain, biaya tenaga kerja yang rendah tidak akan cukup jika tidak didukung oleh produktivitas dan efisiensi yang tinggi.

Salah satu persoalan utama yang muncul dalam analisis investasi Indonesia adalah peningkatan nilai investasi yang belum diikuti oleh peningkatan produktivitas yang memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator yang menggambarkan ketidakefisienan dalam pengelolaan investasi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang dalam beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran 6,6. Angka ini menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan tambahan output yang sama dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Sebagai perbandingan, Vietnam memiliki ICOR di bawah 5, yang mencerminkan penggunaan modal yang lebih efisien dan kontribusi investasi yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. ICOR yang tinggi di Indonesia mengindikasikan bahwa investasi yang masuk belum sepenuhnya produktif karena berbagai hambatan struktural, mulai dari birokrasi yang berbelit, kualitas tenaga kerja yang kurang memadai, hingga infrastruktur yang belum mendukung efisiensi produksi.

Di sisi lain, dinamika geopolitik seperti perang dagang AS-China, perang Rusia-Ukraina, hingga konflik di Timur Tengah turut mempengaruhi arus investasi ke negara berkembang. Investor cenderung mencari negara yang menawarkan stabilitas, kepastian hukum, dan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Sayangnya, dalam aspek ini, Indonesia masih kerap memberikan sinyal yang ambigu. Data dari BKPM mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, nilai investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia mengalami fluktuasi, dari USD 29 miliar pada 2018 menjadi USD 43 miliar pada 2022, namun pertumbuhan tersebut masih kalah dibandingkan Vietnam yang berhasil menarik investasi lebih dari USD 65 miliar pada periode yang sama.

Reformasi birokrasi melalui sistem perizinan OSS (Online Single Submission) merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, hambatan dalam koordinasi antarinstansi sering kali menyebabkan proses perizinan tidak berjalan seefisien yang diharapkan. Sebagai contoh, investor yang ingin masuk ke sektor manufaktur masih harus menghadapi regulasi yang tumpang  tindih, belum lagi ketidakpastian terkait kepemilikan lahan dan insentif pajak yang kerap berubah. Selain itu, daya saing Indonesia juga perlu ditingkatkan melalui investasi di sektor teknologi dan energi hijau. Hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel dan bauksit, menjadi strategi menarik untuk meningkatkan nilai tambah dalam rantai pasok global. Namun, kebijakan hilirisasi harus diiringi dengan insentif yang jelas dan infrastruktur pendukung yang memadai agar industri dalam negeri dapat berkembang dan tidak sekadar menjadi tempat eksploitasi sumber daya oleh investor asing.

Untuk menopang pertumbuhan ekonomi secara lebih efektif, strategi investasi Indonesia perlu diarahkan pada penguatan konektivitas dan infrastruktur. Pemerintah harus mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan logistik guna menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing produk di pasar global. Digitalisasi layanan publik juga harus dipercepat untuk mempermudah investor dalam mengakses informasi dan memperoleh perizinan dengan lebih efisien. Selain itu, menciptakan ekosistem investasi yang stabil menjadi langkah penting. Regulasi investasi yang konsisten dan transparan akan memberikan kepastian bagi investor, sementara penyederhanaan birokrasi dan pengurangan hambatan perizinan akan memastikan bahwa investasi dapat direalisasikan lebih cepat dan efektif.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas utama. Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri harus diperluas, dan perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja serta transfer teknologi harus diberikan insentif. Selain itu, dorongan terhadap inovasi dan pengembangan teknologi perlu diprioritaskan. Indonesia harus lebih fokus pada investasi berbasis riset dan pengembangan (R&D) agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk teknologi dari negara lain, tetapi juga mampu memproduksi dan mengembangkan teknologi sendiri. Kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah dalam membangun ekosistem inovasi yang mendukung industri bernilai tambah tinggi perlu diperkuat agar Indonesia dapat bersaing dalam era ekonomi digital.

Dalam konteks perdagangan global, Indonesia harus lebih aktif dalam memperluas perjanjian perdagangan internasional seperti RCEP dan CEPA guna memperluas pasar ekspor dan menarik investasi dari mitra dagang strategis. Selain itu, Indonesia perlu berperan lebih aktif dalam rantai pasok global dengan mempromosikan produk olahan bernilai tambah tinggi agar tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah.

Ke depan, strategi investasi Indonesia harus lebih terarah. Kepastian hukum harus ditingkatkan dengan regulasi yang lebih transparan dan tidak berubah-ubah, sementara pembangunan infrastruktur logistik perlu dipercepat agar biaya distribusi barang lebih efisien. Kualitas tenaga kerja juga harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, serta insentif bagi investasi strategis di sektor manufaktur, digital, dan energi hijau harus lebih diperkuat. Selain itu, hilirisasi industri harus terus didorong agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga pusat produksi bernilai tambah.

Jika langkah-langkah ini dapat diimplementasikan secara konsisten, maka Indonesia bukan hanya akan menjadi tujuan investasi yang menarik, tetapi juga pemain aktif dalam peta investasi global. Dalam dunia yang semakin kompetitif, yang bertahan bukan hanya yang kuat, tetapi yang paling adaptif dan siap berubah.