Banyak Penjabat (PJ) Kepala Daerah melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebulan sebelum pemilu karena beberapa alasan, di antaranya:

1. Dugaan Upaya Memengaruhi Netralitas ASN

• Mutasi mendadak sering kali dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu, terutama untuk memastikan ASN yang ditempatkan di posisi strategis memiliki loyalitas kepada pihak tertentu dalam pemilu.
• ASN yang baru dimutasi cenderung memiliki ketergantungan kepada atasan baru, sehingga bisa saja dipengaruhi dalam proses pemilu.

2. Mengamankan Kepentingan Politik Petahana atau Kandidat Tertentu

• PJ Kepala Daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat bisa saja memiliki afiliasi dengan partai atau kandidat tertentu.
• Dengan mengganti pejabat ASN di posisi penting, mereka bisa menempatkan orang-orang yang sejalan dengan kepentingan politik tertentu.

3. Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Sebelum Masa Jabatan Berakhir

• Karena posisi PJ Kepala Daerah bersifat sementara, ada kemungkinan mereka memanfaatkan waktu sebelum pemilu untuk melakukan perubahan birokrasi yang menguntungkan kelompok tertentu.
• Mutasi ASN bisa digunakan sebagai bentuk "balas budi" atau untuk mengamankan posisi sebelum pemerintahan baru terbentuk.

4. Alasan Administratif dan Penyesuaian Kinerja

• Beberapa mutasi ASN memang dilakukan dengan alasan administrasi dan evaluasi kinerja. Namun, ketika terjadi secara masif menjelang pemilu, banyak pihak yang mencurigai ada motif politik di baliknya.

5. Reaksi DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

• DPR melalui Komisi II menyoroti fenomena ini dan meminta agar mutasi ASN tidak digunakan sebagai alat politik.
• Kemendagri juga mengeluarkan aturan ketat bahwa mutasi ASN harus mendapatkan izin dan pertimbangan dari pusat, terutama menjelang pemilu.

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena bisa berdampak pada netralitas ASN dan integritas pemilu.