Pada 22 Januari 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengumumkan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Keputusan ini diambil setelah ditemukan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut mencakup area di luar garis pantai, yang seharusnya tidak dapat dimiliki sebagai properti pribadi.

Nusron menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat tersebut dinilai cacat secara prosedural dan material, sehingga batal demi hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021, Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkan sertifikat yang berusia kurang dari lima tahun tanpa memerlukan perintah pengadilan.

Dari total 266 sertifikat yang diterbitkan, terdiri dari 263 bidang SHGB dan 17 bidang SHM. Rinciannya, 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Semua sertifikat ini ditemukan berada di luar garis pantai, yang berarti mencakup area laut.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN telah memanggil dan memeriksa petugas juru ukur serta pihak yang menandatangani atau mengesahkan sertifikat tersebut untuk memastikan penegakan hukum dan kode etik. Selain itu, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) yang terlibat dalam proses pengukuran tanah sebelum penerbitan sertifikat juga akan dipanggil untuk memastikan prosedur yang berlaku telah diikuti dengan benar.

Pembatalan sertifikat ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan pesisir sesuai dengan peruntukannya dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.