Seiring berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, perhatian publik kini tertuju pada pemerintahan berikutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Salah satu isu krusial adalah politik anggaran: bagaimana alokasi belanja negara dikelola untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks? Apakah kebijakan anggaran Jokowi akan berlanjut atau berubah signifikan di bawah kepemimpinan Prabowo? Lebih jauh lagi, apakah strategi penggunaan APBN selama era Jokowi dapat dianggap berhasil atau justru meninggalkan warisan tantangan yang lebih berat bagi pemerintahan mendatang?

Latar Belakang Isu

Pemerintahan Jokowi dikenal dengan politik anggaran yang fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua periode Jokowi memperlihatkan porsi belanja modal yang melonjak signifikan, dari Rp154 triliun di 2014 menjadi Rp422 triliun pada 2023. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta cepat dianggap sebagai fondasi untuk mendorong konektivitas dan investasi. Namun, lonjakan belanja ini diiringi dengan peningkatan tajam utang negara. Rasio utang terhadap PDB yang sebelumnya berada di angka 24% pada 2014 meningkat menjadi 39,3% pada 2023.

Lebih mengkhawatirkan, kenaikan utang ini berdampak langsung pada beban pembayaran bunga utang yang semakin menggerus ruang fiskal pemerintah. Pada APBN 2023, pembayaran bunga utang mencapai Rp441 triliun, atau hampir setara dengan belanja infrastruktur itu sendiri. Ini berarti, sebagian besar penerimaan negara harus digunakan untuk membayar kewajiban utang, alih-alih dialokasikan untuk belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau subsidi sosial. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan?

Pembangunan Infrastruktur Fokus Utama Pemerintahan Jokowi

Dalam era Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dengan alasan memacu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Proyek-proyek strategis nasional (PSN) seperti jalan tol Trans-Jawa, kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan pelabuhan, hingga bandara internasional memang berhasil meningkatkan konektivitas antardaerah. Di sisi lain, proyek-proyek ini memerlukan dana besar yang sebagian besar dibiayai melalui utang, baik dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman luar negeri.

Dengan anggaran yang masif, rasio pembayaran bunga utang terhadap total pendapatan negara terus meningkat. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam periode 2015-2023, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp156 triliun menjadi Rp441 triliun. Dampaknya, porsi belanja produktif seperti pendidikan dan kesehatan cenderung stagnan. Bahkan, belanja untuk kesehatan hanya sekitar 5% dari total APBN, jauh di bawah angka ideal yang direkomendasikan WHO sebesar 15%.

Situasi ini menciptakan dilema fiskal: di satu sisi, infrastruktur menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi di sisi lain, beban pembayaran bunga utang semakin membatasi ruang gerak pemerintah untuk membiayai program prioritas lainnya. Dengan pembayaran bunga utang yang memakan lebih dari 20% APBN, risiko terhadap kesinambungan fiskal menjadi semakin nyata. Ketergantungan pada utang juga membuat APBN lebih rentan terhadap guncangan ekonomi global, seperti kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serikat (The Fed).

Pemerintahan Jokowi sejak awal menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, dengan harapan meningkatkan konektivitas, menekan biaya logistik, dan membuka peluang investasi. Namun, meskipun alokasi APBN untuk infrastruktur meningkat pesat, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Selama dua periode Jokowi, pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%, jauh dari target awal sebesar 7% yang dicanangkan di awal masa kepemimpinannya. Beberapa faktor yang menyebabkan pembangunan infrastruktur belum mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada periode Jokowi diantaranya, pertama permasalahan   waktu yang dibutuhkan untuk Mencapai Dampak Ekonomi, Pembangunan infrastruktur  baru membutuhkan aktivitas ekonomi lanjutan untuk benar-benar menggerakkan ekonomi, seperti industri manufaktur, distribusi, dan perdagangan. Tanpa peningkatan aktivitas ini, infrastruktur hanya menjadi aset fisik yang belum optimal dimanfaatkan. Kedua banyak proyek infrastruktur yang dibangun tidak terintegrasi sepenuhnya dengan sektor-sektor produktif seperti industri dan pertanian. Contohnya, konektivitas antar-daerah meningkat dengan hadirnya jalan tol Trans-Jawa, tetapi dampaknya terhadap industri manufaktur atau UMKM di sepanjang jalur tersebut masih terbatas. Banyak wilayah belum memiliki ekosistem ekonomi pendukung yang memungkinkan infrastruktur tersebut menciptakan nilai tambah. Ketiga,  Besarnya biaya pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan utang menciptakan beban bunga utang yang meningkat setiap tahun. Alih-alih digunakan untuk mendorong belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau penelitian, sebagian besar penerimaan negara tersedot untuk membayar bunga utang. Hal ini menciptakan trade-off fiskal, di mana belanja infrastruktur berkompetisi dengan kebutuhan investasi di sektor lain yang berdampak lebih langsung pada masyarakat. Ketiga, masalah efisiensi dan tantangan tata Kelola,  meskipun pembangunan infrastruktur terlihat masif, masalah efisiensi anggaran dan tata kelola sering menjadi kendala. Proyek infrastruktur sering kali menghadapi overcost, keterlambatan pengerjaan, dan kesulitan pembebasan lahan, yang membuat anggaran semakin membengkak. Kurangnya koordinasi antar-lembaga pemerintah juga turut menghambat optimalisasi proyek-proyek tersebut.

Akibat kendala di atas, multiplier effect dari pembangunan infrastruktur belum berjalan optimal. Data menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal belum mampu mendorong peningkatan signifikan dalam produktivitas ekonomi atau penciptaan lapangan kerja. Rasio Incremental Capital-Output Ratio (ICOR), yang mengukur efisiensi investasi, justru meningkat dari 5,6 di 2014 menjadi sekitar 7 di 2023, yang menandakan bahwa investasi yang dilakukan semakin tidak efisien. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berkisar di angka 5% juga menunjukkan bahwa kontribusi infrastruktur terhadap peningkatan konsumsi dan investasi belum sebesar yang diharapkan. Hal ini memperlihatkan pentingnya integrasi antara pembangunan infrastruktur dan kebijakan ekonomi lainnya, seperti pengembangan industri, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan dukungan terhadap UMKM.

Fokus Prabowo Efisiensi dan Menutup Kebocoran APBN

Sementara itu, Prabowo Subianto dalam visinya menyatakan akan membawa pendekatan yang berbeda dalam politik anggaran. Pemerintahan Prabowo berfokus pada efisiensi fiskal dengan mengurangi kebocoran anggaran dan memangkas pengeluaran rutin yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Biaya-biaya seperti perjalanan dinas, seminar, dan workshop yang sering dianggap boros akan dikurangi secara signifikan.

Prabowo juga berkomitmen untuk mengalihkan anggaran tersebut ke program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah. Salah satu program unggulannya adalah makan gizi gratis bagi ibu hamil dan anak sekolah, yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Selain itu, program lain seperti menaikkan gaji guru dan tenaga pendidik diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus mendorong perbaikan kualitas pendidikan nasional. Fokus ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan kebijakan anggaran yang lebih inklusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka memperluas ruang fiskal untuk membiayai program-program kerakyatan ini, Prabowo juga menargetkan peningkatan penerimaan negara dengan menaikkan tax ratio hingga mencapai 23%. Target ini jauh lebih tinggi dibandingkan posisi tax ratio saat ini yang berkisar di angka 10-12%. Kenaikan tax ratio diharapkan akan mengurangi ketergantungan terhadap utang dan menciptakan anggaran yang lebih berkelanjutan.

Namun, rencana ini tentu menghadapi berbagai tantangan. Pertama, basis pajak yang sempit dan masih dominannya sektor informal membuat potensi pajak sulit dioptimalkan. Kedua, kepatuhan pajak yang rendah masih menjadi isu struktural, di mana banyak wajib pajak belum melaporkan pendapatan mereka dengan benar. Ketiga, reformasi perpajakan memerlukan infrastruktur administrasi yang kuat dan dukungan teknologi canggih, yang masih memerlukan investasi besar. Selain itu, ada risiko bahwa upaya menaikkan penerimaan pajak dapat membebani dunia usaha, terutama UMKM, jika kebijakan tidak dirancang dengan hati-hati.

Pendekatan Solusi

Pemerintahan Prabowo memiliki tugas berat untuk memperbaiki keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan belanja produktif. Kebijakan anggaran di masa depan harus diarahkan pada efisiensi fiskal, dengan memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat. Skema pendanaan alternatif seperti Public-Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) perlu dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada utang.

Pendekatan politik anggaran juga harus berfokus pada tiga komponen utama penggerak ekonomi: konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 55% PDB, dapat didorong melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran dan program makan gizi gratis, yang tidak hanya meningkatkan daya beli tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Di sisi investasi, fokus pada insentif fiskal, penyederhanaan regulasi, dan kepastian hukum akan meningkatkan minat investor dalam negeri maupun asing. Sementara itu, peningkatan ekspor memerlukan kebijakan yang mendukung industri manufaktur dan hilirisasi sumber daya alam, seperti kebijakan ekspor produk olahan nikel, kelapa sawit, dan komoditas strategis lainnya.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dijanjikan dalam kampanye Prabowo memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal, investasi, dan peningkatan produktivitas. Dengan penguatan konsumsi melalui program-program kesejahteraan, peningkatan investasi melalui reformasi struktural, serta dukungan terhadap ekspor, target tersebut bukan hal mustahil. Namun, strategi ini memerlukan disiplin fiskal yang ketat, dukungan kebijakan moneter yang akomodatif, dan koordinasi kebijakan ekonomi lintas sektor.

Kesimpulan

Politik anggaran di bawah pemerintahan Jokowi memberikan warisan berupa infrastruktur yang lebih baik tetapi juga meninggalkan beban fiskal yang signifikan. Pemerintahan Prabowo memiliki peluang untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, namun dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan efisien. Fokus Prabowo pada efisiensi anggaran dengan memangkas pengeluaran tidak produktif dan mengarahkan anggaran ke program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti makan gizi gratis dan peningkatan kesejahteraan guru, menjadi langkah positif menuju kebijakan fiskal yang lebih inklusif.

Di sisi lain, target peningkatan tax ratio hingga 23% menjadi langkah ambisius yang jika berhasil akan membuka ruang fiskal baru dan mengurangi ketergantungan pada utang. Namun, tantangan besar seperti basis pajak yang sempit, kepatuhan pajak yang rendah, dan kebutuhan infrastruktur administrasi harus diselesaikan terlebih dahulu. Pada akhirnya, APBN bukan hanya soal angka, tetapi soal pilihan prioritas yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintahan mendatang harus mampu memanfaatkan setiap rupiah anggaran dengan lebih bijak: membangun masa depan tanpa meninggalkan beban berat bagi generasi berikutnya.