Dibaca : 9890 x

Artikel
Jumat, 10 Januari 2025
Program Pemerintah 3 Juta Rumah Dimulai Januari 2025

Program Pemerintah 3 Juta Rumah Dimulai Januari 2025
Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh pemerintah Indonesia dijadwalkan untuk dimulai pada awal tahun 2025.

Program ini bertujuan membangun tiga juta unit rumah per tahun, dengan rincian dua juta unit di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan. Langkah awal pelaksanaan program ini telah dimulai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada November 2024. Program ini merupakan salah satu prioritas pemerintahan periode 2024�"2029.
Indonesia.go.id

Program Pemerintah 3 Juta Rumah adalah salah satu inisiatif strategis yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan rumah layak huni dengan target menyediakan tiga juta unit rumah dalam kurun waktu tertentu.

Tujuan Program:

  1. Mengurangi Defisit Rumah (Backlog): Mengatasi kekurangan rumah bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan kebutuhan mendesak.
  2. Peningkatan Akses Perumahan: Memastikan masyarakat, khususnya MBR, memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan aman.
  3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Menggerakkan sektor properti dan konstruksi yang memiliki efek domino terhadap sektor lainnya.

Strategi Pelaksanaan:

  1. Pembangunan Rumah Subsidi: Rumah dengan harga terjangkau untuk MBR melalui dukungan pembiayaan seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
  2. Kolaborasi dengan Swasta: Melibatkan pengembang perumahan dan sektor swasta untuk mempercepat realisasi pembangunan.
  3. Program Peremajaan Kawasan: Peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman baru.
  4. Pendanaan Multisumber: Pendanaan berasal dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, serta swasta.

Sasaran Utama:

  • Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  • Pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri.
  • Kalangan pekerja informal dengan penghasilan tetap.

Tantangan yang Dihadapi:

  • Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan.
  • Tingginya biaya pembangunan infrastruktur pendukung.
  • Koordinasi lintas instansi dan daerah.
  • Permasalahan dalam pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Program ini merupakan salah satu upaya nyata pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki hak atas tempat tinggal yang layak sesuai amanat UUD 1945.



Program Pemerintah 3 Juta Rumah telah diliput oleh berbagai media nasional. Berikut beberapa sumber berita yang membahas program tersebut:



Dr. Rachmat, SE, MSE
Dosen STIE MULIA PRATAMA

Arsip Artikel:

Rabu, 15 Juli 2026
Ironi Digitalisasi Pajak: Ketika Sistem Baru Berjalan, Penerimaan Justru Menyusut

Jumat, 08 Mei 2026
Danantara dan GoTo: Ketika Negara Masuk ke Pasar

Kamis, 07 Mei 2026
Saat Pasar dan Publik Mulai Kehilangan Kepercayaan

Rabu, 06 Mei 2026
Depresiasi Rupiah dan Stabilitas Makroekonomi: Antara Tekanan Global dan Kredibilitas Kebijakan

Sabtu, 02 Mei 2026
Refleksi Hari Pendidikan Nasional dan Jalan Indonesia Keluar dari Middle-Income Trap

Jumat, 01 Mei 2026
Refleksi Hari Buruh 2026 :Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia ditengah Transformasi Ekonomi Global

Jumat, 01 Mei 2026
Refleksi Hari Buruh 2026 :Tantangan Ketenagakerjaan aindonesia ditengah Transformasi Ekonomi Global

Minggu, 26 April 2026
DPD RI dan Ancaman Sentralisasi Fiskal: Ketika Suara Daerah Kian Meredup

Kamis, 23 April 2026
Audit Triliunan dan Rapuhnya Negara: Mengapa Kebocoran Fiskal Terus Berulang?

Senin, 20 April 2026
Menjaga Stabilitas atau Sekadar Menjaga Surplus? Refleksi Kritis Kinerja LPS 2025

Arsip Artikel..


Mengenai Saya:

Dr. Rakhmat, SE, MSE

Saya adalah dosen di Kampus STIE MULIA PRATAMA dan juga sebagai tenaga ahli di DPR RI Komisi XI

Artikel Popular:


RUU Migas masih belum dibahas DPR
Proyeksi Nilai Tukar 2025: Antara Defisit Transaksi Berjalan dan Ketidakpastian Global
Menjaga Independensi Bank Indonesia dari Tarikan Politik
Syarat Untuk Menjadi Kampus Terbaik di Indonesia Versi QS WUR
Menggagas Ide Soehartonomics untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Resiko Burden Sharing bagi Bank Indonesia: Sebuah Tinjauan
Kasus Dana CSR BI. Apa yang sebenarnya terjadi?