Pertama, mekanisme pendanaan PRP mengandalkan kontribusi bank melalui premi tahunan, pinjaman, serta recovery aset. Premi PRP yang dibedakan berdasarkan ukuran aset dan risiko bank (0,002% hingga 0,0065%) terlihat progresif. Namun, target penghimpunan 2% dari PDB dalam 30 tahun patut dipertanyakan. Jika PDB Indonesia tumbuh 5% per tahun, nominal target akan terus membesar, sementara premi hanya dihitung dari aset bank. Akankah akumulasi dana ini cukup menangani krisis parah? Apalagi, dalam simulasi 2024, total penerimaan premi PRP hanya Rp597,7 miliar "angka yang terlalu kecil untuk menjadi buffer krisis.

Berdasarkan perhitungan premi PRP yang disampaikan oleh bank, seluruh bank umum merupakan bank dengan besaran persentase premi PRP lebih dari 0% dan wajib melakukan pembayaran premi PRP. Namun, dari total 1.530 BPR/S yang ada, hanya 26 BPR/S yang memiliki besaran persentase premi PRP lebih dari 0%, sementara 1.504 BPR/BPRS memiliki persentase premi PRP sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas bank kecil tidak berkontribusi terhadap dana PRP, meskipun mereka lebih rentan terhadap kegagalan.

Kedua, aspek keadilan. Bank kecil (aset di bawah Rp1 triliun) dibebaskan dari premi, sementara bank besar menanggung beban lebih berat. Meski prinsip "capacity to pay" masuk akal, kebijakan ini berpotensi memicu ketimpangan. Bank-bank kecil justru lebih rentan gagal, tetapi mereka tidak berkontribusi pada dana penyelamatan. Di sisi lain, bank besar mungkin enggan mengambil risiko tinggi karena harus membayar premi lebih mahal "efek yang bisa positif. Namun, tidak adanya insentif bagi bank yang menjaga stabilitas (misalnya diskon premi untuk kinerja risiko baik) mengurangi daya dorong PRP sebagai alat pencegahan krisis.

Ketiga, risiko moral hazard. PRP memberi LPS kewenangan luas untuk restrukturisasi, termasuk konversi utang menjadi modal dan likuidasi. Namun, jika bank tahu LPS akan "menyelamatkan" mereka saat krisis, apakah ini mendorong perilaku ceroboh? Perlu ada langkah pengaturan  mengenai mekanisme pengawasan eksplisit untuk mencegah praktik spekulatif. Pengenaan denda administratif (0,5% per hari) untuk keterlambatan premi juga terlihat longgar, terutama karena pada tahun pertama dendanya 0% selama 6 bulan.

Keempat, kapasitas institusional LPS. Control Tower LPS disebut sebagai "menara pengawas" yang mengintegrasikan data dan koordinasi. Namun, sejarah mencatat, lembaga penjamin simpanan kerap kewalahan saat krisis meluas. Apalagi, simulasi PRP baru dilakukan secara terbatas (misal: Simulasi Krisis Nasional 2023). Tanpa uji coba skenario worst-case "seperti krisis multidimensi yang melibatkan gejolak global "kesiapan LPS masih patut diragukan.

Terakhir, sosialisasi dan transparansi. LPS perlu memastikan komunikasi yang lebih inklusif agar seluruh pemangku kepentingan memahami manfaat serta kewajiban yang melekat dalam PRP. Pemahaman yang baik di kalangan bank, terutama bank kecil, akan meningkatkan partisipasi dan efektivitas program ini.

PRP adalah langkah maju dalam reformasi sistem keuangan Indonesia. Namun, keberhasilannya tergantung pada tiga hal: (1) penguatan sistem monitoring untuk mencegah penyalahgunaan, (2) revisi target pendanaan yang realistis dengan skenario krisis aktual, dan (3) peningkatan koordinasi antarlembaga. Penguatan sistem monitoring harus mencakup mekanisme pengawasan yang ketat terhadap bank-bank peserta PRP agar tidak terjadi praktik spekulatif yang berujung pada ketergantungan terhadap bailout LPS. Revisi target pendanaan perlu mempertimbangkan dinamika ekonomi, pertumbuhan perbankan, serta simulasi krisis yang lebih komprehensif agar dana PRP benar-benar cukup saat dibutuhkan. Sementara itu, peningkatan koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam menghadapi potensi krisis, mengingat stabilitas keuangan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemerintah. Jika ketiga aspek ini tidak diperkuat, PRP berisiko menjadi kebijakan yang tidak efektif, hanya menjadi dokumen tanpa daya guna ketika krisis sesungguhnya melanda.