Modernisasi administrasi perpajakan lewat CoreTax sejatinya adalah jawaban atas kegelisahan lama: fragmentasi sistem yang memicu inefisiensi. Dengan mengintegrasikan layanan pajak dalam satu platform digital, pemerintah berharap compliance cost wajib pajak khususnya UMKM bisa ditekan. Bayangkan, proses seperti pembuatan faktur pajak atau pelaporan SPT yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit. LPEM FEB UI bahkan memproyeksikan sistem ini mampu mendongkrak tax ratio 2% dan menambah penerimaan pajak Rp1.500 triliun dalam lima tahun. Angka yang menggoda, tapi tak semudah membalik telapak tangan.

Kisah sukses negara tetangga seperti Singapura dan Vietnam menjadi cermin. Keduanya membuktikan bahwa sistem pajak digital yang terkelola rapi mampu mendongkrak penerimaan PPN secara signifikan 17% dan 9,6% pada 2023. Indonesia, yang baru menaikkan tarif PPN ke 11% dan berencana ke 12% pada 2025, tentu berharap CoreTax menjadi mesin penggeraknya. Namun, antusiasme ini harus diimbangi dengan kesadaran bahwa sistem secanggih apa pun hanya sebaik eksekusinya.

Di lapangan, riwayat CoreTax masih diwarnai kisah pilu. Hasil survei LPEM FEB UI mengungkap wajah lain: sistem yang kerap crash, loading berkepanjangan, hingga kegagalan digital signature. Bagi pelaku usaha kecil yang minim literasi digital, antarmuka CoreTax yang rumit bagai labirin tanpa peta. Masalah teknis ini bukan sekadar gangguan operasional, melainkan ujian kepercayaan. Riset Abbas dan Tjen (2024) mengingatkan: kepercayaan pada otoritas pajak adalah kunci kepatuhan. Jika sistem baru justru menambah beban psikologis apalagi di tengah rencana kenaikan tarif PPN resistensi masyarakat hanya tinggal menunggu waktu.

Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah minimnya sosialisasi. Staf KPP yang diharapkan menjadi garda terdepan pendampingan ternyata belum sepenuhnya menguasai sistem. Padahal, transisi teknologi selalu membutuhkan pendampingan, bukan sekadar user manual. Di Australia, misalnya, program National Tax Clinic melibatkan mahasiswa untuk membantu masyarakat mengurus kewajiban pajak model kolaborasi yang bisa ditiru. Tanpa dukungan semacam ini, CoreTax berisiko menjadi menara gading: canggih di atas kertas, tapi jauh dari realitas di lapangan.

Di balik semua tantangan, CoreTax tetaplah investasi jangka panjang yang tak boleh diabaikan. Penerimaan pajak yang optimal bukan hanya urusan APBN, melainkan fondasi kemandirian fiskal. Dengan tax ratio Indonesia yang masih berkisar 9-10% jauh di bawah rata-rata Asia Pasifik (16%) CoreTax bisa menjadi game changer. Tapi, jalan menuju sana harus ditempuh dengan hati-hati. Pemerintah perlu membenahi sistem secara bertahap: stabilkan performa, sederhanakan antarmuka, dan libatkan publik dalam edukasi. Seperti membangun rumah, pondasi harus kokoh sebelum memasang atap.

Pada akhirnya, CoreTax adalah cermin ambisi Indonesia di era digital. Ia mengajak kita percaya bahwa modernisasi bukan sekadar ganti platform, tapi juga transformasi mental. Jika dijalankan dengan kesabaran dan kolaborasi, sistem ini bukan hanya akan menambah pundi-pundi negara, melainkan juga memperkuat kontrak sosial antara warga dan negara. Sebab, pajak yang baik lahir dari kepercayaan, bukan paksaan.