Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan rencana pembangunan Gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari upaya mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang menyeluruh. Pembangunan ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dan menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan infrastruktur pemerintahan di ibu kota baru.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembangunan gedung ini bertujuan untuk memastikan kelancaran fungsi legislatif di IKN, sejalan dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta. "Pembangunan Gedung DPR di IKN merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem pemerintahan yang terintegrasi, sehingga seluruh lembaga negara dapat beroperasi di satu kawasan," ujar Bambang dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Selain memastikan kelengkapan infrastruktur pemerintahan, pembangunan ini juga dirancang dengan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa desain gedung akan mengadopsi prinsip bangunan hijau yang mendukung efisiensi energi dan keberlanjutan. "Kami berkomitmen untuk membangun gedung yang tidak hanya megah, tetapi juga mendukung lingkungan dan efisiensi dalam operasionalnya," kata Basuki.

Dalam perencanaannya, gedung ini akan memiliki fasilitas lengkap yang mencakup ruang sidang utama, kantor fraksi, serta ruang kerja anggota DPR dan staf pendukung. Lokasinya telah ditentukan di kawasan inti pemerintahan IKN agar memudahkan koordinasi antar lembaga negara.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyambut baik rencana ini dan berharap pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal tanpa kendala yang berarti. "Kami mendukung penuh pembangunan Gedung DPR di IKN karena ini adalah bagian dari proses transisi yang sudah direncanakan sejak awal. Kami berharap proyek ini dapat selesai tepat waktu sehingga DPR dapat segera berfungsi di ibu kota baru," ujar Puan.

Proyek pembangunan Gedung DPR di IKN juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pemerhati tata kota. Mereka menilai langkah ini sebagai bagian penting dalam mewujudkan visi pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dan efektif.

Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang menyeluruh dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dalam jangka panjang.