Kebijakan Bea Keluar (BK) yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan domestik sekaligus memperkuat hilirisasi industri kerap dipersepsikan sebagai langkah strategis pemerintah dalam mentransformasi ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi ekonomi bernilai tambah. Secara konsep, instrumen fiskal ini memang diarahkan bukan sekadar menahan ekspor bahan mentah, tetapi menumbuhkan insentif agar pelaku usaha mengalihkan orientasi dari menjual material mentah ke industrialisasi dan pengolahan.

Indikator awal menunjukkan geliat positif. Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan logam dasar bertumbuh dari Rp168,0 triliun pada 2022 menjadi proyeksi Rp243,4 triliun pada 2025, menandai pergeseran struktur ekonomi menuju aktivitas hilir. Data ini mencerminkan bahwa hilirisasi mulai memberi dampak nyata, bukan hanya slogan politik dan statistik semu.

Namun di balik capaian tersebut, terdapat tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan. Penerimaan BK masih sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Trend penerimaan negara melalui BK memperlihatkan volatilitas tajam: dari Rp39,8 triliun pada 2022, anjlok menjadi Rp13,5 triliun pada 2023, lalu kembali meningkat ke Rp20,9 triliun pada 2024 dan diproyeksikan Rp30,2 triliun pada 2025. Lebih dari itu, komposisi penerimaan BK menunjukkan ketergantungan berat pada komoditas non-mineral, terutama sawit, yang menyumbang 76,7 persen dari total penerimaan BK pada 2024. Sementara mineral yang seharusnya menjadi pilar hilirisasi baru memberi kontribusi Rp11,0 triliun.

Struktur penerimaan yang timpang ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah strategi hilirisasi yang ditempuh saat ini benar-benar menciptakan transformasi ekonomi, ataukah justru membangun ketergantungan baru pada komoditas tertentu?

Volatilitas harga global menunjukkan risiko itu nyata. Harga Batubara Acuan (HBA) periode I Desember 2025 tercatat turun menjadi US$98,26 per ton dari US$102,03 pada periode II November 2025. Demikian pula harga emas global masih bergerak tidak stabil. Jika harga komoditas kembali tersungkur sewaktu-waktu, penerimaan fiskal melalui BK akan tergerus drastis. Pada saat yang sama, tuntutan dunia terhadap penurunan deforestasi dan percepatan transisi energi berpotensi membatasi ruang ekspor komoditas sawit dan fosil Indonesia.

Ironisnya, kebijakan BK berpotensi kontraproduktif bila tidak disertai keberpihakan pada pelaku kecil. Pembatasan ekspor mineral berkadar rendah tanpa kesiapan serapan industri dalam negeri dapat memukul pertambangan rakyat dan UMKM, yang bergantung pada transaksi harian untuk bertahan hidup. Hilirisasi yang hanya dinikmati segelintir korporasi besar bukanlah transformasi ekonomi, melainkan reproduksi oligarki industri dalam kemasan baru.

Di titik ini, pertanyaan publik mengemuka: apakah pemerintah hanya mengukur kinerja hilirisasi dari meningkatnya PDB industri besar dan penerimaan BK, atau juga dari pemerataan dampak ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka panjang? Transformasi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan kelompok rentan.

Karena itu, kebijakan BK memerlukan pendekatan yang jauh lebih holistik. Pertama, pemerintah perlu memastikan desain tarif progresif BK tidak melemahkan daya saing eksportir nasional, "khususnya pelaku UMKM" ketika harga global menurun. Kedua, strategi diversifikasi penerimaan negara harus dipercepat agar tidak bergantung pada komoditas non-mineral yang rentan isu deforestasi dan hambatan dagang internasional. Ketiga, roadmap hilirisasi harus transparan dan inklusif, dengan distribusi manfaat yang lebih merata dan mekanisme pertanggungjawaban publik yang kuat.

Hilirisasi tidak boleh berhenti sebagai narasi ideologis. Ia harus menjelma menjadi transisi ekonomi yang adil, bukan sekadar perayaan angka statistik tanpa transformasi struktural yang sesungguhnya. Negara tidak hanya dituntut menjadi regulator dan pemungut fiskal, tetapi arsitek keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan jangka panjang.

Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan pada seberapa besar penerimaan Bea Keluar hari ini melainkan seberapa kokoh fondasi ekonomi yang sedang kita bangun untuk masa depan.