Setiap awal periode pemerintahan selalu diiringi harapan besar. Target pertumbuhan dinaikkan, agenda pembangunan diperluas, dan optimisme dijadikan bahasa resmi kebijakan. Namun ekonomi memiliki cara sendiri untuk menguji harapan tersebut. Ia tidak merespons slogan, melainkan struktur, insentif, dan konsistensi kebijakan. Di titik inilah realisme menjadi prasyarat agar optimisme tidak berubah menjadi kekecewaan kolektif.

Kinerja ekonomi sepanjang 2025 memberi pelajaran penting. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III berada di kisaran 5,04 persen (yoy), dengan rata-rata pertumbuhan Januari–September sekitar 5,01 persen. Angka ini mencerminkan ketahanan, tetapi sekaligus menegaskan adanya batas kecepatan pertumbuhan dalam struktur ekonomi saat ini. Untuk mendorong laju yang lebih tinggi, kebijakan tidak cukup sekadar diperbanyak—ia harus diperbaiki kualitasnya
.
Masalah paling mendasar terletak pada konsumsi rumah tangga. Selama delapan triwulan berturut-turut, pertumbuhan konsumsi berada di bawah 5 persen. Ini menunjukkan bahwa daya beli belum pulih secara kokoh. Inflasi memang relatif terkendali secara agregat, tetapi tekanan harga pangan terus menggerus pendapatan riil, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Indeks keyakinan konsumen yang cenderung melemah memperlihatkan bahwa rumah tangga bersikap semakin hati-hati dalam membelanjakan pendapatannya.

Investasi juga belum menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif. Meski nilainya meningkat, struktur investasi masih didominasi proyek padat modal dengan keterkaitan terbatas terhadap penyerapan tenaga kerja. Hilirisasi dan infrastruktur besar berkontribusi pada PDB, tetapi efeknya terhadap penciptaan pendapatan luas masih terbatas. Ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi penguatan konsumsi domestik.

Pasar tenaga kerja memperlihatkan paradoks yang semakin tajam. Tingkat pengangguran terbuka turun ke sekitar 4,85 persen pada Agustus 2025, tetapi lebih dari separuh pekerja masih berada di sektor informal. Jumlah pekerja tidak penuh meningkat mendekati 48 juta orang, sementara skill mismatch di kalangan pemuda tetap tinggi. Penurunan pengangguran, dengan demikian, lebih mencerminkan penyerapan ke pekerjaan berproduktivitas rendah daripada perbaikan kualitas kerja yang berkelanjutan

Tekanan makro juga tidak ringan. Nilai tukar rupiah sepanjang 2025 bergerak dalam volatilitas tinggi dan cenderung melemah. Ke depan, tekanan ini berpotensi berlanjut akibat defisit sektor non-komoditas, ketergantungan impor pangan dan energi, serta kebutuhan pembiayaan fiskal. Pelemahan nilai tukar berisiko memperbesar inflasi dorongan biaya, terutama jika dibarengi penyesuaian harga energi dan tarif publik.

Dalam konteks pembangunan, penurunan kemiskinan dan ketimpangan berjalan lambat. Tingkat kemiskinan masih berada di kisaran 8,4–8,5 persen, dengan rasio gini sekitar 0,37. Angka-angka ini menegaskan bahwa pertumbuhan belum cukup inklusif untuk memperluas basis konsumsi domestik dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dari realitas ini, beberapa agenda kebijakan perlu dipertajam.
Pertama, menggeser orientasi kebijakan dari “mengejar angka pertumbuhan” menuju “membangun mesin pertumbuhan baru”. Fokus perlu diarahkan pada sektor padat karya produktif—agroindustri, manufaktur berbasis pasar domestik, dan jasa bernilai tambah—yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memperkuat ekonomi daerah.

Kedua, menjadikan stabilitas harga pangan sebagai agenda struktural, bukan sekadar kebijakan darurat. Investasi pada logistik, sistem distribusi, irigasi, dan penyimpanan pangan akan jauh lebih efektif menjaga daya beli dibandingkan intervensi harga jangka pendek yang mahal dan berulang.

Ketiga, mereformasi pasar tenaga kerja dengan menempatkan produktivitas sebagai kata kunci. Program pelatihan harus berbasis kebutuhan industri, dengan insentif nyata bagi sektor swasta untuk menciptakan pekerjaan formal. Tanpa peningkatan produktivitas, penurunan pengangguran akan terus bersifat semu.

Keempat, memperbaiki kualitas belanja negara. Perlambatan belanja sepanjang 2025 menunjukkan bahwa belanja tidak cukup hanya cepat, tetapi harus berdampak. Belanja publik perlu diarahkan ke kegiatan dengan multiplier effect tinggi di sektor riil, bukan sekadar menghabiskan anggaran di akhir tahun.

Kelima, memperkuat fungsi redistribusi fiskal secara lebih progresif. Pajak yang lebih efektif dan belanja sosial yang tepat sasaran akan memperkuat konsumsi kelompok rentan, memperluas basis permintaan, dan membuat pertumbuhan lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Pada akhirnya, ekonomi 2026 bukan soal memilih antara optimisme atau pesimisme. Ia adalah soal kedewasaan kebijakan dalam membaca batas kemampuan ekonomi. Target yang terlalu tinggi tanpa fondasi struktural justru berisiko menggerus kredibilitas kebijakan. Sebaliknya, pertumbuhan yang moderat tetapi berkualitas dapat menjadi pijakan yang lebih kokoh bagi pembangunan jangka panjang.

Optimisme tetap penting dalam politik dan kebijakan publik. Namun dalam ekonomi, optimisme hanya bernilai jika disertai disiplin, konsistensi, dan keberanian melakukan reformasi yang sering kali tidak populer. Tanpa itu, optimisme mudah berubah menjadi ilusi. Dan ilusi adalah kemewahan yang terlalu mahal bagi perekonomian yang sedang berusaha tumbuh lebih adil dan berkelanjutan.