Namun, penerapan tarif Merchant Discount Rate (MDR) untuk transaksi QRIS masih menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya bagi pelaku UMKM. Tarif MDR sebesar 0,3% per transaksi yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2023 setelah sebelumnya diterapkan tarif nol persen selama pandemi, dirasakan cukup membebani usaha mikro, terutama di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Tantangan Tarif QRIS bagi UMKM

Bagi pelaku UMKM, penyesuaian tarif QRIS menghadirkan dilema. Di satu sisi, penggunaan QRIS membuka akses lebih luas ke ekosistem digital yang efisien. Di sisi lain, tarif MDR meskipun kecil, tetap menjadi beban tambahan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Saat ini, kondisi daya beli masyarakat masih belum stabil, dengan berbagai faktor yang memengaruhi, termasuk inflasi dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Hal ini menyebabkan permintaan konsumen menurun, yang berdampak langsung pada omzet usaha mikro. Dalam situasi seperti ini, tarif MDR yang lebih rendah akan sangat membantu meringankan beban pelaku usaha kecil untuk tetap bertahan dan bersaing.

Pentingnya Penyesuaian Tarif QRIS

1. Mendukung Stabilitas Ekonomi UMKM

2. Mendorong Inklusi Keuangan
QRIS menjadi alat penting dalam mendorong inklusi keuangan. Namun, jika tarif MDR tetap menjadi beban, adopsi QRIS di kalangan usaha mikro, terutama mereka yang baru ingin beralih dari tunai ke digital, bisa terhambat.

3. Kondisi Ekonomi yang Dinamis
Tarif yang fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini dapat membantu usaha mikro beradaptasi, terutama dalam menghadapi penurunan permintaan dan daya beli masyarakat.

Solusi Kebijakan Penyesuaian Tarif QRIS

Bank Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa alternatif kebijakan berikut untuk mendorong penggunaan QRIS sekaligus meringankan beban pelaku UMKM:

1. Tarif Progresif Berdasarkan Omzet
Penerapan tarif MDR secara progresif bisa menjadi solusi yang adil. Misalnya, usaha dengan omzet di bawah Rp5 juta per bulan dapat dibebaskan dari tarif MDR, sementara usaha dengan omzet lebih tinggi dikenakan tarif sesuai skala usaha mereka.

2. Subsidi Tarif MDR

3. Pemantauan dan Evaluasi Tarif

Menyeimbangkan Kepentingan Semua Pihak

Penyesuaian tarif QRIS bukan hanya soal meringankan beban UMKM, tetapi juga memastikan keberlanjutan sistem pembayaran digital yang telah berkembang pesat. Dengan dukungan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, QRIS dapat terus menjadi motor penggerak digitalisasi ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Kebijakan yang fleksibel, seperti penerapan tarif progresif atau subsidi tarif MDR, menunjukkan bahwa Bank Indonesia tidak hanya peduli pada pertumbuhan adopsi QRIS, tetapi juga pada keberlanjutan pelaku usaha mikro yang menjadi pengguna utamanya. Penyesuaian ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi UMKM sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi.