UU Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), yang baru saja ditandatangani oleh presiden, Prabowo Subianto, memiliki beberapa dampak penting bagi warga Jakarta. UU ini disahkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Dengan Ibu Kota Negara yang kini pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur, UU DKJ menjadi payung hukum baru untuk Jakarta yang tidak lagi berstatus ibu kota negara.

Dampaknya sbb:

1. Jakarta Memiliki Kewenangan Khusus di Bidang Perdagangan

Jakarta akan mendapatkan kewenangan khusus di bidang perdagangan setelah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota dan berubah nama menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Kewenangan ini diatur dalam UU DKJ Pasal 28 ayat (1). Pasal tersebut menyebutkan bahwa DKJ memiliki wewenang khusus dalam bidang perdagangan yang mencakup perizinan dan pendaftaran perusahaan perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standardisasi perlindungan konsumen dan pengawasan kegiatan perdagangan.

2. Jakarta Memiliki Ibu Kota

Dalam UU DKJ Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki ibu kota yang terletak di Jakarta Pusat. Ketentuan tersebut menetapkan keberadaan ibu kota untuk Provinsi DKJ.

3. Warga Jakarta Harus Ganti KTP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa seluruh warga Jakarta harus mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk menyesuaikan identitas setelah perubahan status menjadi DKJ.

Karena status Daerah Khusus Ibu Kota akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta, maka harus ada penyesuaian identitas. Dengan cara cukup cetak ulang KTP saja.