Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) memiliki sejumlah target utama yang bertujuan untuk mendorong transisi energi bersih di Indonesia. Beberapa poin penting dari target RUU ini meliputi:

1. Meningkatkan Bauran Energi Terbarukan: Target bauran energi dari energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 tetap menjadi prioritas dalam RUU ini. Hal ini sejalan dengan kebijakan energi nasional dan upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil

2. Pengaturan Power Wheeling: RUU EBET mencakup aturan mengenai pemanfaatan jaringan listrik bersama (power wheeling). Dengan kebijakan ini, pengembang energi terbarukan dapat menjual listrik langsung ke konsumen melalui jaringan listrik yang ada, tanpa harus bergantung pada PLN

3. Peningkatan Investasi dan Infrastruktur: RUU EBET diharapkan dapat menarik investasi besar untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat

4. Pemenuhan Kebutuhan Energi Listrik Berbasis EBT: Pemerintah ingin memastikan pemenuhan kebutuhan energi yang ramah lingkungan melalui EBT, seperti tenaga surya, angin, biomassa, dan hidro

5. Optimalisasi Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): Dalam RUU ini, ada kewajiban penggunaan produk dan komponen lokal untuk mendorong industri dalam negeri dalam pengembangan energi terbaruka.

RUU EBET ini dipandang sebagai landasan hukum yang krusial untuk percepatan transisi energi di Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis iklim global dan mencapai ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan penyelesaian target pada Februari 2025, pemerintah berharap implementasi dapat segera dimulai demi mencapai tujuan energi bersih di masa depan.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan, RUU EBET akan selesai pada Februari 2025. Saat ini DPR tengah membahas RUU EBET dan direncanakan akan membahas rancangan beleid lainnya seperti RUU minyak dan gas (RUU migas).

"Jadi kalau perkiraan kita bulan Februari undang-undang EBET selesai, kita akan melaksanakan, kita hanya boleh membahas dua undang-undang per tahunnya," ungkapnya di Jakarta, Kamis (12/12).