Efisiensi anggaran yang dihasilkan dari usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dibandingkan dengan pilkada langsung belum memiliki angka pasti secara nasional, karena penghematan ini sangat bergantung pada berbagai faktor seperti jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan, skala logistik, dan biaya kampanye. Namun, beberapa estimasi dari penelitian dan diskusi kebijakan sebelumnya dapat memberikan gambaran.

Perbandingan Potensi Penghematan

1. Biaya Pilkada Langsung:

   • Dalam pilkada langsung, anggaran yang dikeluarkan mencakup logistik pemilu (kotak suara, TPS, pengadaan alat tulis), honorarium penyelenggara, kampanye, dan keamanan. Untuk pilkada serentak 2020, misalnya, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp20,5 triliun untuk seluruh prosesnya.

2. Pemilihan oleh DPRD:

   • Pemilihan oleh DPRD hanya memerlukan sidang paripurna untuk memilih kepala daerah. Biaya yang dikeluarkan terutama untuk administrasi dan operasional DPRD, yang jauh lebih kecil dibandingkan biaya logistik pilkada langsung.

3. Estimasi Penghematan:

   • Menurut beberapa kajian, penghematan bisa mencapai sekitar 60-70% dari total anggaran pilkada langsung, karena sebagian besar biaya (logistik, pengamanan, honorarium, dll.) dapat dihilangkan.
   • Jika mengacu pada anggaran pilkada serentak 2020 (Rp20,5 triliun), maka potensi penghematan secara nasional bisa mencapai Rp12-14 triliun.

Catatan Penting:

• Biaya Sosial: Meski hemat dari sisi anggaran, perlu mempertimbangkan biaya sosial dan politik seperti potensi korupsi, pengurangan partisipasi publik, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi.
• Efisiensi Berbeda di Tiap Daerah: Daerah dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar cenderung memiliki biaya pilkada lebih tinggi, sehingga penghematan juga lebih signifikan di daerah tersebut.