Namun, di balik capaian ini, terdapat fenomena yang perlu mendapat perhatian serius: decoupling ekonomi. Istilah decoupling ekonomi merujuk pada kondisi di mana sektor keuangan tumbuh lebih pesat dibandingkan sektor riil, seperti manufaktur, pertanian, dan UMKM. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lapangan kerja, ketimpangan ekonomi, dan ketahanan ekonomi nasional.

Teori decoupling ekonomi pertama kali diangkat oleh ekonom Hyman Minsky melalui hipotesis ketidakstabilan keuangan (Financial Instability Hypothesis). Minsky menyoroti bahwa ketidakstabilan keuangan bisa muncul dari ekses spekulasi di pasar keuangan yang tidak didukung oleh sektor riil. John Maynard Keynes juga mengingatkan bahwa ekspektasi yang terlalu optimis di pasar keuangan dapat menciptakan gelembung ekonomi yang tidak sesuai dengan realitas sektor riil.

Menurut Joseph Stiglitz, ekonom pemenang Nobel, decoupling antara sektor keuangan dan sektor riil dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang besar. Dalam bukunya yang berjudul The Price of Inequality (2012), Stiglitz menekankan bahwa ketika sektor keuangan berkembang tanpa disertai dengan penguatan sektor riil, kesenjangan pendapatan dan ketidaksetaraan akan semakin lebar. Stiglitz berpendapat bahwa ini akan mengarah pada "perekonomian dua tingkat", di mana sebagian kecil penduduk diuntungkan dari sektor keuangan, sementara mayoritas yang bekerja di sektor riil tertinggal. Ini dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang dan menciptakan ketegangan sosial.

Ahli ekonomi lainnya, Raghuram Rajan, mantan Kepala Bank Sentral India dan profesor ekonomi di University of Chicago, juga memperingatkan bahaya "finansialisasi" yang berlebihan. Dalam bukunya Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy (2010), Rajan menyoroti bahwa sektor keuangan yang berkembang pesat tanpa disertai dengan inovasi dan investasi pada sektor riil dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang membahayakan ekonomi. Menurutnya, ketergantungan pada sektor keuangan yang semakin besar dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan.

Kesenjangan Antara Sektor Keuangan dan Riil

Sektor keuangan Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pasar modal tumbuh signifikan, dan perbankan terus berkembang dengan semakin banyaknya produk investasi yang menarik minat investor domestik dan asing. Namun, pertumbuhan sektor ini sering kali tidak sejalan dengan sektor riil. Sektor manufaktur dan pertanian, yang membutuhkan modal untuk inovasi dan peningkatan produktivitas, sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dari sistem perbankan. Sebagian besar pembiayaan lebih mengarah ke sektor yang dapat memberikan keuntungan cepat, seperti properti atau investasi jangka pendek lainnya, daripada sektor-sektor yang memerlukan investasi jangka panjang dan berisiko lebih tinggi.

Sepanjang 2024, sektor keuangan menunjukkan dinamika positif. Stabilitas nilai tukar dan inflasi yang rendah mendukung investasi. Hingga Oktober 2024, piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 8,37% year-on-year (yoy) menjadi Rp501,89 triliun, didukung oleh peningkatan pembiayaan investasi sebesar 8,19% yoy. Sementara itu, outstanding pembiayaan industri fintech peer-to-peer (P2P) lending pada Oktober 2024 tumbuh 29,23% yoy, mencapai Rp75,02 triliun, dengan tingkat risiko kredit macet stabil di posisi 2,37%. Namun, sektor riil, yang menjadi penggerak utama lapangan kerja, justru tertahan. Data menunjukkan bahwa sektor manufaktur pada kuartal III-2024 tumbuh sebesar 4,24% (yoy), didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan kebijakan hilirisasi. Sementara itu, sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 1,69% (yoy) pada kuartal III-2024. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan sektor keuangan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat luas. Meskipun sektor keuangan menunjukkan pertumbuhan yang solid, sektor riil menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan yang seimbang. Hal ini mengindikasikan adanya fenomena decoupling, di mana pertumbuhan sektor keuangan tidak diimbangi oleh pertumbuhan sektor riil.

Dampak Kebijakan Moneter

Keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 6% sepanjang 2024 berhasil menjaga stabilitas nilai tukar dan arus modal masuk. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif terhadap sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tingginya suku bunga menyebabkan pelaku UMKM kesulitan mengakses kredit dengan biaya terjangkau. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM mengalami perlambatan. Per September 2024, kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 5,04% secara tahunan (YoY), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 8,2%. Selain itu, rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM meningkat dari 3,88% pada September 2023 menjadi 4% pada September 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa UMKM menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk ekspansi dan peningkatan produktivitas. Padahal, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan pencipta lapangan kerja terbesar. Keterbatasan akses kredit dengan biaya yang wajar dapat menghambat pertumbuhan sektor ini, yang pada gilirannya berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Risiko Decoupling

Jika decoupling ekonomi ini dibiarkan, risiko yang muncul bisa signifikan. Ketimpangan antara sektor keuangan dan riil dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Selain itu, ketergantungan pada investasi asing di sektor keuangan membuat perekonomian Indonesia lebih rentan terhadap gejolak global.

Pengalaman Yunani dan Spanyol pada krisis utang Eropa juga menunjukkan potensi decoupling antara sektor keuangan dan riil. Negara-negara ini mengalami ledakan utang publik yang tinggi untuk mendanai sektor-sektor yang tidak produktif, sementara sektor riil, seperti manufaktur dan pertanian, mengalami stagnasi. Ketika krisis utang terjadi pada 2010-an, sektor keuangan dan utang negara yang tinggi memicu pemotongan anggaran yang lebih besar dan pengangguran massal, sementara sektor riil semakin terpuruk. Fenomena ini menggambarkan bagaimana sektor keuangan yang tidak seimbang dengan sektor riil dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Pengalaman negara-negara di atas menunjukkan bahwa untuk menghindari decoupling yang merugikan, kebijakan moneter dan fiskal harus lebih terintegrasi. Salah satu solusi yang diajukan oleh banyak ahli adalah pentingnya reformasi struktural di sektor riil, terutama melalui peningkatan produktivitas dan diversifikasi sektor ekonomi. Selain itu, penguatan sektor keuangan juga harus disertai dengan kebijakan yang mendorong investasi di sektor riil, seperti pemberian insentif untuk UMKM dan peningkatan infrastruktur.

David Hume, ekonom asal Skotlandia, mengingatkan bahwa untuk menciptakan perekonomian yang stabil, perlu adanya keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Jika sektor keuangan terlalu besar dan tidak didorong oleh sektor produktif, perekonomian akan menjadi rentan terhadap krisis. Oleh karena itu, kolaborasi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting agar sektor riil mendapat dukungan yang cukup untuk tumbuh seiring dengan sektor keuangan yang berkembang.

Solusi Yang Diperlukan

Bank Indonesia (BI) perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi fenomena decoupling antara sektor keuangan dan sektor riil. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif seperti manufaktur, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor-sektor ini memegang peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, BI perlu mendorong perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor ini dengan memberikan insentif tertentu atau melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung.

Selain itu, sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal harus ditingkatkan. BI dan pemerintah perlu bekerja sama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor-sektor produktif, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat daya saing produk-produk domestik di pasar global.

Digitalisasi juga harus menjadi bagian integral dari strategi BI untuk mengatasi decoupling. Dengan memperluas akses ke sistem pembayaran digital seperti QRIS, pelaku usaha kecil di daerah-daerah terpencil dapat lebih mudah mengintegrasikan diri ke dalam ekosistem ekonomi digital. Ini akan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi mereka dan membantu mereka bersaing lebih baik di era ekonomi digital yang semakin berkembang.

Langkah-langkah ini memerlukan koordinasi yang erat antara BI, pemerintah, dan pelaku usaha. Kebijakan yang dirancang harus mampu menjembatani kesenjangan antara sektor keuangan dan sektor riil, memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, Indonesia dapat mewujudkan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.