Dibaca : 9894 x

Artikel
Kamis, 09 Januari 2025
Digitalisasi Pemerintahan
Konpers Luhut Terkait Digitalisasi. Tentang Apa?

Konpers Luhut Terkait Digitalisasi. Tentang Apa?
Pada konferensi pers yang diadakan pada Kamis, 9 Januari 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, membahas rencana digitalisasi pemerintahan melalui implementasi Government Technology (GovTech). Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar GovTech mulai terintegrasi dan beroperasi pada Agustus 2025.

Luhut menjelaskan bahwa GovTech akan menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, integrasi data, dan mencegah korupsi dalam pemerintahan.

DEN telah merancang empat pilar utama untuk mendukung digitalisasi ini:

  1. Optimalisasi Pendapatan Negara: Melalui implementasi sistem Coretax untuk perpajakan dan Simbara untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tambang. Diharapkan, sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menambah pendapatan negara hingga Rp 1.200 triliun.

  2. Efisiensi Belanja Negara: Dilakukan melalui program e-katalog versi 6.0 yang telah diluncurkan pada Desember 2024, serta sinkronisasi data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

  3. Peningkatan Pelayanan Publik: Integrasi layanan kependudukan seperti KTP, SIM, paspor, dan lainnya untuk mempermudah akses masyarakat. Luhut juga menyebut bahwa warga yang belum membayar pajak terancam tidak bisa mengurus paspor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

  4. Peningkatan Layanan Berusaha dan Investasi: Melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang sudah berjalan, diharapkan dapat mempermudah proses perizinan dan investasi di Indonesia.

Luhut menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan ini merupakan "game changer" bagi Indonesia dan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, dengan estimasi mencapai Rp 1.500 triliun.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menonton konferensi pers lengkapnya di video berikut:




Dr. Rachmat, SE, MSE
Dosen STIE MULIA PRATAMA

Arsip Artikel:

Rabu, 15 Juli 2026
Ironi Digitalisasi Pajak: Ketika Sistem Baru Berjalan, Penerimaan Justru Menyusut

Jumat, 08 Mei 2026
Danantara dan GoTo: Ketika Negara Masuk ke Pasar

Kamis, 07 Mei 2026
Saat Pasar dan Publik Mulai Kehilangan Kepercayaan

Rabu, 06 Mei 2026
Depresiasi Rupiah dan Stabilitas Makroekonomi: Antara Tekanan Global dan Kredibilitas Kebijakan

Sabtu, 02 Mei 2026
Refleksi Hari Pendidikan Nasional dan Jalan Indonesia Keluar dari Middle-Income Trap

Jumat, 01 Mei 2026
Refleksi Hari Buruh 2026 :Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia ditengah Transformasi Ekonomi Global

Jumat, 01 Mei 2026
Refleksi Hari Buruh 2026 :Tantangan Ketenagakerjaan aindonesia ditengah Transformasi Ekonomi Global

Minggu, 26 April 2026
DPD RI dan Ancaman Sentralisasi Fiskal: Ketika Suara Daerah Kian Meredup

Kamis, 23 April 2026
Audit Triliunan dan Rapuhnya Negara: Mengapa Kebocoran Fiskal Terus Berulang?

Senin, 20 April 2026
Menjaga Stabilitas atau Sekadar Menjaga Surplus? Refleksi Kritis Kinerja LPS 2025

Arsip Artikel..


Mengenai Saya:

Dr. Rakhmat, SE, MSE

Saya adalah dosen di Kampus STIE MULIA PRATAMA dan juga sebagai tenaga ahli di DPR RI Komisi XI

Artikel Popular:


RUU Migas masih belum dibahas DPR
Proyeksi Nilai Tukar 2025: Antara Defisit Transaksi Berjalan dan Ketidakpastian Global
Menjaga Independensi Bank Indonesia dari Tarikan Politik
Syarat Untuk Menjadi Kampus Terbaik di Indonesia Versi QS WUR
Menggagas Ide Soehartonomics untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Resiko Burden Sharing bagi Bank Indonesia: Sebuah Tinjauan
Kasus Dana CSR BI. Apa yang sebenarnya terjadi?