Pada 18 Februari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Proses Pengesahan:

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Adies Kadir. Dalam rapat tersebut, Adies meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir untuk memasukkan RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, yang disetujui secara aklamasi.

Penugasan kepada Komisi I:

Setelah pengesahan, pembahasan RUU TNI selanjutnya akan ditangani oleh Komisi I DPR, yang memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Komisi I akan bekerja sama dengan perwakilan pemerintah, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pertahanan, serta Panglima TNI.

Fokus Revisi:

Salah satu poin utama dalam revisi UU TNI adalah penyesuaian usia pensiun bagi anggota TNI. Adies Kadir menekankan bahwa pembahasan akan difokuskan pada isu-isu seperti masa pensiun, tanpa menyinggung pengembalian dwi fungsi TNI atau keterlibatan TNI dalam bisnis.

Klarifikasi tentang Dwi Fungsi TNI:

Adies Kadir juga menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak akan mengembalikan dwi fungsi TNI seperti pada masa Orde Baru. Menurutnya, saat ini anggota TNI tidak memiliki tendensi untuk menduduki jabatan-jabatan di lingkup pemerintahan, dan keberadaan mereka di beberapa posisi tertentu didasarkan pada kebutuhan kementerian dan lembaga negara yang relevan.

Dengan dimasukkannya RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, DPR berkomitmen untuk menghadirkan regulasi yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan nasional, sambil tetap mengutamakan profesionalisme dan netralitas TNI dalam menjaga kedaulatan negara.