Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan untuk mengenang Ki Hajar Dewantara. Momentum ini semestinya menjadi ruang refleksi yang jujur: ke mana arah pendidikan Indonesia dibawa, dan apakah sistem pendidikan kita benar-benar mampu menyiapkan bangsa ini keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) menuju Indonesia Emas 2045.

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala stagnasi struktural. Pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5 persen, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong lompatan produktivitas. Kelas menengah mulai tertekan, kualitas lapangan kerja belum membaik secara signifikan, sementara transformasi industri berjalan lambat. Dalam situasi seperti ini, pendidikan seharusnya menjadi mesin utama mobilitas sosial dan peningkatan produktivitas nasional. Sayangnya, di titik inilah persoalan mendasar Indonesia justru terlihat.

Dalam teori pertumbuhan modern, kemajuan ekonomi tidak lagi semata ditentukan oleh akumulasi modal fisik dan eksploitasi sumber daya alam. Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan ekonom seperti Paul Romer dan Robert Lucas Jr. menegaskan bahwa sumber utama pertumbuhan jangka panjang terletak pada kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan kemampuan menciptakan pengetahuan baru. Negara yang mampu membangun human capital unggul dan ekosistem inovasi yang kuat akan lebih mudah meningkatkan produktivitas dan keluar dari jebakan middle-income trap. Sebaliknya, negara yang hanya bergantung pada komoditas murah dan tenaga kerja berupah rendah akan stagnan ketika keunggulan biaya mulai hilang.

Di sinilah relevansi pendidikan menjadi sangat strategis. Masalah terbesar pendidikan nasional hari ini bukan semata soal anggaran atau akses. Anggaran pendidikan bahkan telah mencapai amanat konstitusi sebesar 20 persen APBN. Persoalannya terletak pada absennya kesinambungan arah kebijakan. Pendidikan kita terlalu sering berubah mengikuti siklus politik kekuasaan.

Dalam dua dekade terakhir, publik menyaksikan pergantian kurikulum yang nyaris tanpa jeda. Dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Setiap pergantian pemerintahan menghadirkan pendekatan baru, istilah baru, bahkan filosofi baru. Guru dipaksa terus beradaptasi sebelum sempat memahami dan mengevaluasi sistem sebelumnya secara utuh.

Akibatnya, pendidikan kehilangan konsistensi jangka panjang. Energi sekolah dan guru habis untuk menyesuaikan administrasi, bukan memperkuat kualitas pembelajaran. Di banyak daerah, terutama wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), perubahan kurikulum bahkan tidak ditopang kesiapan infrastruktur dan kapasitas tenaga pengajar yang memadai. Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah tetap lebar.

Hasilnya terlihat jelas. Kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia dalam berbagai asesmen internasional masih tertinggal. Namun yang lebih mengkhawatirkan, kita gagal membangun ekosistem pendidikan yang mampu melahirkan manusia adaptif, inovatif, dan produktif dalam jangka panjang.

Padahal pengalaman banyak negara Asia menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi selalu bertumpu pada konsistensi pembangunan manusia. Jepang membangun kembali pasca-Perang Dunia II melalui pendidikan yang menanamkan disiplin, etos kerja, dan budaya kualitas. Korea Selatan menjadikan pendidikan vokasi dan penguasaan teknologi sebagai fondasi industrialisasi. Sementara China melakukan ekspansi besar-besaran pada pendidikan tinggi dan riset untuk menopang transformasi ekonominya.

Yang menarik, negara-negara tersebut tidak menjadikan pendidikan sebagai proyek politik lima tahunan. Mereka membangun arah pendidikan lintas rezim. Ada kesinambungan visi antara kebutuhan industri, pengembangan teknologi, dan pembentukan karakter bangsa.

Indonesia justru masih menghadapi persoalan mendasar dalam hubungan antara pendidikan, riset, dan dunia industri. Belanja riset nasional masih sangat rendah dibanding negara-negara maju Asia. Banyak penelitian perguruan tinggi berhenti sebagai dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban akademik, bukan menjadi inovasi yang terhubung dengan kebutuhan industri atau masyarakat.

Kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah masih lemah. Dunia usaha lebih memilih mengimpor teknologi dibanding mengembangkan inovasi bersama perguruan tinggi nasional. Akibatnya, hilirisasi riset berjalan lambat dan ketergantungan terhadap teknologi asing tetap tinggi.

Di sinilah akar persoalan middle-income trap sebenarnya. Negara tidak bisa melompat menjadi maju hanya dengan mengandalkan konsumsi domestik dan ekspor komoditas mentah. Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen, lompatan ekonomi hanya mungkin terjadi ketika negara mampu menciptakan inovasi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan membangun kapasitas teknologi nasional secara berkelanjutan. Semua itu bertumpu pada kualitas pendidikan.

Karena itu, Indonesia membutuhkan keberanian untuk menata ulang arah pendidikan nasional secara lebih mendasar. Bukan dengan perubahan kurikulum yang terus-menerus, melainkan dengan membangun konsensus jangka panjang tentang tujuan pendidikan bangsa.

Pertama, pendidikan harus ditempatkan sebagai agenda strategis lintas pemerintahan. Indonesia membutuhkan peta jalan pendidikan nasional jangka panjang yang tidak mudah berubah karena pergantian menteri atau presiden. Kurikulum boleh adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi orientasi dasarnya harus tetap: membangun manusia yang kompeten, produktif, inovatif, dan berkarakter.

Kedua, evaluasi pendidikan harus berbasis data dan kebutuhan riil pembangunan ekonomi. Selama ini, kebijakan pendidikan sering lahir sebagai respons politis, bukan hasil evaluasi mendalam terhadap kualitas pembelajaran dan kebutuhan pasar kerja masa depan.

Ketiga, reformasi pendidikan tinggi harus diarahkan pada penguatan riset dan inovasi. Sistem insentif akademik perlu diubah. Kampus tidak cukup hanya mengejar publikasi ilmiah, tetapi juga harus didorong menghasilkan inovasi yang memiliki dampak ekonomi dan sosial nyata.

Keempat, pendidikan vokasi dan penguasaan teknologi digital perlu diperkuat secara serius. Indonesia akan menghadapi disrupsi otomatisasi, kecerdasan buatan, dan transformasi ekonomi hijau. Tanpa kesiapan keterampilan baru, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban sosial.

Namun di atas semua itu, ada hal yang tidak boleh hilang: pendidikan harus tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila. Kemajuan ekonomi tanpa fondasi moral hanya akan melahirkan ketimpangan dan krisis sosial baru. Pendidikan tidak cukup menghasilkan manusia cerdas; ia juga harus melahirkan manusia yang memiliki empati sosial, menghargai keberagaman, dan memiliki tanggung jawab kebangsaan.

Di tengah kompetisi global yang semakin keras, Indonesia membutuhkan sistem pendidikan yang tidak sekadar menghasilkan lulusan, tetapi membangun peradaban. Pendidikan harus menjadi alat pembebasan sosial, bukan sekadar mekanisme administratif negara.

Hari Pendidikan Nasional tahun ini semestinya menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa sering kurikulum diganti, melainkan oleh seberapa konsisten bangsa ini membangun kualitas manusianya. Tanpa pendidikan yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis inovasi, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan politik yang terus diulang tanpa pernah benar-benar diwujudkan.